Gerai Perizinan di Benoa, Telah Terbitkan 25 SIUP, 48 SIPI, 1 SIKPI dan 51 Buku Kapal Perikanan

Selasa, 06 Desember 2016

Penyerahan SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal yang dilakukan oleh Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan Pengendalian Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI), Saifuddin (Kanan) kepada salah satu pemilik kapal di Benoa, Denpasar.

Gerai Perizinan di Benoa, Telah Terbitkan 25 SIUP, 48 SIPI, 1 SIKPI dan 51 Buku Kapal Perikanan

Benoa sebagai salah satu lokasi prioritas pelaksanaan gerai perizinan di Indonesia. Dengan demikian maka, telah dilaksanakan gerai perizinan sebanyak tiga kali dengan menerbitkan, Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Buku Kapal Perikanan, hal tersebut disampaikan, Direktur Jendral Perikanan Tangkap dan Pengendalian Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Saifuddin, Sabtu,(3/12) di Benoa, Denpasar.

"Dari permohonan yang telah diajukan, untuk proses izin pada pelaksanaan gerai di Benoa. Telah diterbitkan sebanyak 25 SIUP,  48 SIPI dan 1 SIKPI serta 51 Buku Kapal Perikanan," jelasnya.

Dilanjutkan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang standar pelayanan minimum gerai perizinan kapal penangkap ikan hasil pengukuran ulang. Maka, pelaksanaan gerai perizinan atas kapal hasil ukur ulang hanya akan dilaksanakan sampai dengan bulan April 2018,

"Sudah waktunya, pemilik kapal atau nelayan segera memanfaatkan momentum ini.  Upaya ini, merupakan salah satu bentuk penyelamatan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan,  yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang mana,  salah satu poin pentingnya adalah pembenahan perizinan usaha penangkapan ikan yang merupakan instrumen pengendalian sumber daya ikan," ujarnya.

Disampaikan, disamping itu, upaya tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016, tentang penindakan dan pencegahan praktik pungutan liar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan. 

"Artinya terkait dengan hal ini, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan sangat terbuka. Bahkan, pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website," sebutnya.

Menurut Saifuddin, salah satu bagian permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi persoalan bertahun-tahun adalah, kurang maksimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Salah satu penyumbang tersebut adalah, adanya mark down ukuran kapal perikanan. 

"Kapal seharusnya memiliki ukuran lebih dari 30 Grose Tonage (GT) namun dikecilkan menjadi di bawah 30 GT. Sesuai aturan,  apabila kapal berukuran di atas 30 GT maka, perizinannya diterbitkan pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  dan penyetoran PNBP ke negara. Namun,  apabila ukuran kapal kurang dari 30 GT maka,  berizin provinsi dan menjadi retribusi daerah,"ujarnya.(putuS)

Denpasar, 6 Desember 2016.

Pranata Humas Penyelia

Informasi