Gerai Perizinan Kapal Hasil Pengukuran Ulang Tahun 2017, KKP, Komit Lakukan Penertiban Perizinan Kapal Perikanan

Selasa, 16 Mei 2017

 

Foto: Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ir. Saifuddin (Kanan) didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali lr,  Made Gunaja, M.Si (berdiri) serahkan SIPI kepada salah satu pemilik kapal di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) PPN Pengambengan, Benoa, Denpasar Jumat (12/5).

Gerai Perizinan Kapal Hasil Pengukuran Ulang Tahun 2017, KKP, Komit Lakukan Penertiban Perizinan Kapal Perikanan

lr,  I Made Gunaja, M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyampaikan, pelaksanaan Gerai yang ke enam kalinya ini dapat berjalan  dengan baik. Dan  jika dilihat dari data terakhir pengukuran ulang,  ada sebanyak 391 buah kapal yang sudah terukur dengan SIPI yang sudah terbit sebanyak 111 buah, dan masih banyak lagi yang meski di proses. Gunaja menambahkan, sampai saat ini masih banyak pemilik kapal yang belum memproses, dan hampir 280 buah kapal dengan ijin-ijin ukur ulang yang belum diajukan.

"Kami selalu menghimbau kepada pemilik kapal, untuk segera memproses persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan. kami dari DKP Provinsi  akan terus mendorong, mempasilitasi dan memberi pelayanan bagi teman-teman yang telah siap untuk melakukan nantinya," himbaunya. 

Pada saat yang sama Ir. Saifuddin, MMA Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), komit laksanakan program “jemput bola” terkait gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang. Yang telah dilaksanakan di sentra nelayan, mulai dari 8 sampai 12 Mei 2017 di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) PPN Pengambengan, Benoa, Denpasar.

Pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, dan sebagai Implementasi tndak lanjut dari gerakan Nasional penyelamatan sumberdaya alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang dilakukan, dalam rangka penataan sistem perizinan kapal perikanan nasional. Selama ini, banyak kapal perikanan dengan bobot di atas 30 GT, tetapi tertulis dalam dokumen di bawah 30 GT (mark down). Sehingga, banyak merugikan negara, hal tersebut disampaikan,

“Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan diluar ketentuan," jelasnya.

Pada pelaksanaan gerai perizinan, puluhan kapal lakukan pengurusan izin agar dapat melakukan penangkapan ikan. Para pemilik kapal memanfaatkan gerai perizinan di Bali untuk mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

"Dalam kurun waktu 5 (lima) hari telah selesai diproses 28 izin SIUP, untuk SIPI 34 kapal, dokumen cek fisik sebanyak 65 dokumen dan untuk pelayanan Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 29 kapal serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,4 miliar," paparnya.

Dirinya berharap, agar nelayan di Bali dapat melaporkan hasil tangkapan melalui logbook dengan benar, dan tepat waktu sehingga stock ikan di setiap WPP terpantau dengan baik. Selain itu dikatakan,  KKP terus berkomitmen melakukan penertiban kepada pemilik kapal yang melakukan markdown kapal perikanannya.

”Pemilik kapal diharapkan dapat meningkatkan transparanasi hasil tangkapan agar pelaporan SPT sesuai riel yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan nelayan dan perikanan yang berkelanjutan. Serta kami juga berharap, tidak ada lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal karena akan ditindak dan KKP juga telah memfasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui gerai perizinan," harapnya.(putu.S)

Denpasar, 15 Mei 2017

Pranata Humas Penyelia, Kelautan dan Perikanan Prov. Bali

Informasi